KARAWANG, inspirasirakyat.id– Pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang, Senin (23/2/2026), berbuntut panjang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini menjadi sasaran kritik pedas lantaran dinilai gagal mengawasi program strategis nasional tersebut, hingga memicu dugaan “penyunatan” anggaran oleh vendor.
Kritik keras mencuat setelah ditemukannya porsi makanan yang tidak layak di sejumlah sekolah, antara lain SDN Sampalan 1, SDN Sindangmulya 1, dan wilayah SPPG Dawuan Barat. Kualitas makanan yang diterima siswa dinilai jauh di bawah standar gizi dan tidak sebanding dengan pagu anggaran yang dialokasikan.
Masalah kian kompleks setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang mengakui belum mengantongi data lengkap terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan pemberitaan media Pewarta Indonesia (24/2/2026), banyak dapur SPPG diduga kuat beroperasi tanpa memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
”DLH Karawang belum memiliki database lengkap terkait jumlah maupun lokasi operasional dapur tersebut. Ini menunjukkan pengawasan lingkungan yang sangat lemah,” ungkap laporan tersebut.
Kepala Perwakilan Wilayah Media Online Inspirasi Jawa Barat, Teguh Wijaya, mempertanyakan komitmen Gubernur yang akrab disapa KDM itu. Teguh menuntut bukti nyata dari janji sanksi yang pernah dilontarkan Gubernur terhadap pengelola dapur nakal, yakni:
Sanksi Administrasi yang tegas.
Penutupan Operasional Dapur yang melanggar standar.
Sanksi Pidana bagi oknum yang mengorupsi hak gizi anak.
”Mana ini Gubernur Jabar? Kami menagih janjinya. Jangan cuma omong doang (omon-omon) di awal. Faktanya, di hari pertama saja pengawasan sudah jebol,” ujar Teguh dengan nada tinggi, Selasa (24/2/2026).
Teguh mengingatkan bahwa dana MBG bersumber dari APBN, yang merupakan uang rakyat. Ia mengecam keras tindakan oknum pengelola yang dinilai “ugal-ugalan” memangkas volume porsi demi keuntungan pribadi, terlebih di saat memasuki bulan suci Ramadhan.
”Sangat ironis. Niatnya mengatasi stunting, tapi realisasinya malah jadi ajang ‘bancakan’ (korupsi berjamaah). Kami menantang Gubernur segera turun ke lapangan dan membuktikan ucapannya soal sanksi pidana dan penutupan dapur!” tegasnya.
Buruknya kualitas makanan pada hari perdana ini memicu desakan luas agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh SPPG di Karawang. Publik menuntut transparansi total antara nilai kontrak per porsi dengan realita makanan di meja siswa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pengelola SPPG terkait di Karawang belum memberikan keterangan resmi mengenai evaluasi atau sanksi atas temuan lapangan tersebut.
