Dugaan Bancakan Proyek di Balik Piring Makan Bergizi Gratis: Aroma Anyir Nepotisme Partai dalam Pengelolaan SPPG Karawang
waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Feb 2026 09:01 0 200 admin
KARAWANG, inspirasirakyat.id – Slogan “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi bangsa kini mulai menyingkap tabir gelap di Kabupaten Karawang.
Alih-alih menjadi solusi kesehatan anak, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diduga kuat telah bertransformasi menjadi “sapi perah” baru bagi para elite politik lokal dan oknum anggota dewan..
Berdasarkan penelusuran tim investigasi inspirasirakyat.id di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Karawang, ditemukan fakta lapangan yang jauh dari kata ideal.
Minimnya informasi publik mengenai operasional program ini sebanding lurus dengan tidak idealnya kualitas penyajian.
Takaran makanan yang disajikan diduga kuat tidak memenuhi standar kalori dan gizi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Tim menemukan praktik “rapel” makanan yang ditumpuk dalam satu waktu pengiriman. Hal ini dinilai menabrak kaidah medis dan ahli gizi mengenai pemenuhan nutrisi harian yang seharusnya berkesinambungan.
Temuan paling menyengat ada di Kecamatan Klari. Diduga kuat, pengelolaan SPPG di wilayah tersebut dikuasai oleh oknum anggota dewan dari partai penguasa. Penunjukan pengelola ini ditengarai tidak melalui mekanisme kompetensi, melainkan “bagi-bagi jatah” politik.
Kondisi di Karawang ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran yang diteriakkan oleh Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Dalam aksi protes bertajuk “Karaoke WNI Mumet” di Bundaran UGM, Jumat (13/2),
Tiyo membongkar bahwa program MBG telah melakukan “kanibalisme” terhadap masa depan mahasiswa miskin.
”Dari total anggaran pendidikan Rp757 triliun, sebesar Rp223 triliun justru dikanibalisasi untuk MBG. Ini bukan sekadar angka, ini adalah mimpi mahasiswa yang dikubur hidup-hidup,” tegas Tiyo.
Dampak nyata dari pengalihan anggaran ini terasa hingga ke kampus kerakyatan. Di UGM, kuota penerima KIP-Kuliah (KIP-K) terjun bebas dari 1.800 mahasiswa menjadi hanya 800 mahasiswa—sebuah penyusutan drastis sebesar 60%.
Kritik tajam Tiyo juga menyentuh sisi gelap pengelolaan SPPG yang kini mulai terendus di Karawang. Ia menuding adanya praktik monopoli di mana satu individu bisa menguasai hingga 48 SPPG dengan omzet fantastis mencapai Rp4 miliar per bulan.
“Di saat segelintir elite di daerah—termasuk oknum legislatif—meraup miliaran rupiah dari proyek makan siang ini, di NTT ada anak yang bunuh diri karena tidak punya uang sepuluh ribu rupiah. Ini adalah wajah dari rezim zalim yang lebih mementingkan piring makan siang daripada kursi kuliah,” lanjut Tiyo dalam orasinya yang berapi-api..
Di Karawang, dugaan keterlibatan anggota dewan sebagai “pemain” di balik layar SPPG menambah daftar panjang buruknya tata kelola kebijakan publik. Jika benar pengelola SPPG ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah atau afiliasi partai politik, maka program MBG di Karawang tak lebih dari sekadar bancakan proyek berbaju kemanusiaan.
Pemerintah Kabupaten Karawang dan Dinas terkait hingga kini masih bungkam terkait transparansi kepemilikan SPPG.
Publik kini menanti, apakah piring gratis ini benar-benar untuk anak bangsa, atau hanya sekadar cara untuk mengenyangkan perut para penguasa dan kroninya di tahun politik.
