INVESTIGASI: Skandal Makanan Bergizi Dawuan Barat, Hak Ibu & Balita “Disunat” Oknum?

​KARAWANG, inspirasirakyat.id – Karut-marut pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis mulai terkuak ke permukaan. Kritik pedas yang belakangan viral dari Ketua BEM UGM dan para aktivis mengenai lemahnya pengawasan program nasional ini bukan sekadar isapan jempol.

​Tim Investigasi Inspirasi Rakyat (IR) menemukan fakta lapangan yang memprihatinkan di wilayah SPPG Dawuan Barat, Kabupaten Karawang. Berdasarkan penelusuran langsung pada Senin, 23 Februari 2026, kualitas asupan gizi yang diterima masyarakat diduga kuat merosot tajam di bawah standar pagu anggaran yang telah ditetapkan negara.

​Praktik di lapangan menunjukkan ketidakberesan sejak dari sistem distribusi. Alih-alih diberikan dalam kondisi segar setiap hari, makanan untuk ibu menyusui justru diberikan dengan sistem rapel (dirapel untuk dua hari sekaligus).

​Berdasarkan aturan, pagu anggaran untuk Ibu Menyusui adalah Rp10.000 per porsi. Artinya, untuk jatah dua hari, negara mengalokasikan dana sebesar Rp20.000. Namun, fakta yang ditemukan Tim IR menunjukkan nilai makanan yang diterima jauh dari angka tersebut.

​Hasil bedah menu di lokasi menunjukkan ketimpangan yang kasat mata:

• ​Hari Pertama: Berupa 1 bungkus kentang mustofa (est. Rp3.000), 2 buah pisang (est. Rp2.000), dan 2 keping dendeng—yang diduga dibeli melalui platform online—(est. Rp2.000).
  • ​Total Hari 1: ±Rp7.000
• ​Hari Kedua: Berupa 1 kotak susu Ultra Milk ukuran kecil (est. Rp4.000), 1 potong kue bolu (est. Rp3.000), dan 3 butir lengkeng (est. Rp1.000).
  • ​Total Hari 2: ±Rp8.000

​Secara akumulatif, nilai makanan yang diterima warga untuk dua hari hanya berkisar Rp15.000. Terdapat selisih atau dugaan pemotongan budget sebesar ±Rp5.000 per penerima manfaat. Jika angka ini dikalikan dengan jumlah total penerima di satu desa atau kecamatan, maka ada tumpukan dana siluman yang mengalir ke kantong pihak-pihak tertentu.

​”Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi masalah integritas. Jika hak ibu menyusui dan balita saja ‘dikunyah’ oleh oknum, maka program nasional ini gagal di tingkat akar rumput,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

​Sistem rapel ini juga dinilai menyalahi esensi program gizi. Makanan tambahan seharusnya diberikan dalam kondisi segar untuk dikonsumsi rutin, bukan ditumpuk seperti bantuan logistik darurat.

​Ketimpangan antara anggaran negara dengan realita di SPPG Dawuan Barat ini memunculkan tiga pertanyaan krusial yang harus segera dijawab:

1. ​Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan dan verifikasi standar menu di SPPG Dawuan Barat?
2. ​Pihak mana yang menikmati “uang haram” dari hasil selisih pemotongan kualitas makanan tersebut?
3. ​Mengapa sistem rapel dibiarkan, padahal menyalahi prosedur distribusi makanan sehat?

​Masyarakat kini menunggu keberanian aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Karawang untuk mengusut tuntas temuan ini. Jangan sampai program mulia untuk mencetak “Generasi Emas” justru berubah menjadi “Ladang Emas” bagi koruptor tingkat lokal.

​Catatan Redaksi: Hingga berita ini ditayangkan, Tim Investigasi masih berupaya menghubungi pihak pengelola program di SPPG Dawuan Barat untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait selisih anggaran tersebut. Hana/red