AMKI Resmi Layangkan Surat Informasi Publik ke SMAN 4 Karawang, Sejalan dengan Cita-cita Presiden Prabowo dalam Pendidikan untuk Generasi Emas
waktu baca 2 menit
Rabu, 12 Mar 2025 17:03 0 313 admin
KARAWANG, 03 Maret 2025, inspirasirakyat– Advokasi Masyarakat Konsumen Indonesia (AMKI) secara resmi melayangkan surat informasi publik ke SMAN 4 Karawang, pada tanggal 28 Februari 2025, bulan lalu.
Surat tersebut dikirimkan dari kantor sekretariat AMKI yang berlokasi di Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Karawang.
Sekretaris DPC AMKI, Yudiansyah, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia, serta sebagai bentuk kontrol sosial. AMKI berharap pihak SMAN 4 Karawang dapat menanggapi surat tersebut dengan baik.
“Kami berharap pihak sekolah dapat merespons surat kami. Jika tidak, kami akan berupaya untuk menempuh permasalahan ini ke lembaga yang berwenang untuk mendapatkan hak informasi publik,” tegas yudhi.
Surat informasi publik ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik. AMKI berharap langkah ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.
“Tujuan AMKI melayangkan surat informasi publik adalah ingin memastikan bahwa pengelolaan pendidikan di SMAN 4 Karawang berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mewakili masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan,” jelasnya.
Langkah AMKI ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang memiliki konsentrasi tinggi dalam memajukan pendidikan Indonesia demi terciptanya generasi emas. Keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan transparan.
AMKI akan menunggu respons dari pihak SMAN 4 . Jika tidak ada respons atau respons yang diberikan tidak memadai, AMKI akan menempuh langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Red )
