Skandal “Anggaran Siluman” Satpam RSUD Karawang: Selisih Miliaran Rupiah Jadi Tanda Tanya Besar

KARAWANG, inspirasirakyat.id – Dugaan praktik “kongkalingkong” dalam proyek pengadaan jasa satuan pengamanan (Satpam) di RSUD Karawang kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, ditemukan selisih anggaran yang sangat mencolok antara dana yang dialokasikan pemerintah dengan realita upah yang diterima para petugas di lapangan.

Berdasarkan penelusuran tim media, proyek pengamanan yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini menyimpan kejanggalan pada struktur pembiayaannya. Fakta di lapangan menunjukkan hanya ada 28 personel satpam yang bertugas.

​Jika dikalkulasikan dengan gaji pokok sebesar Rp3,5 juta per bulan, total biaya personel hanya mencapai sekitar Rp1,17 miliar per tahun. Angka ini berbanding terbalik dengan total pagu anggaran yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp2,7 miliar.

​”Ada selisih lebih dari Rp1,5 miliar yang tidak jelas rimbanya. Ke mana larinya uang rakyat tersebut?” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya persoalan selisih anggaran, kesejahteraan petugas keamanan pun turut memprihatinkan. Salah satu petugas yang ditemui pada Jumat (26/12) mengaku adanya pemotongan gaji secara sepihak oleh perusahaan pemenang lelang.

​“Awalnya gaji Rp3,5 juta, tapi sekarang yang diterima hanya Rp3,2 juta. Ada potongan Rp300 ribu setiap bulan dan kami tidak tahu itu untuk apa,” keluh petugas tersebut dengan nada kecewa.

​Kurangnya keterbukaan informasi publik memperkuat dugaan adanya main mata antara pihak RSUD Karawang dengan perusahaan penyedia jasa. Pengamat kebijakan publik menilai, tidak dicantumkannya rincian jumlah personel dalam dokumen perencanaan pengadaan adalah “pintu masuk” terjadinya manipulasi data.

​Kejanggalan Utama yang Ditemukan:

• ​Selisih Anggaran: Terdapat gap sekitar Rp1,5 miliar antara pagu anggaran dan realitas gaji personel.
• ​Pemotongan Upah: Potongan Rp300.000 per bulan yang tidak transparan peruntukannya.
• ​Ketertutupan Informasi: Pihak RSUD Karawang dan Dinas Pengadaan Barang dan Jasa masih bungkam saat dimintai klarifikasi.

​Hingga berita ini ditayangkan, publik masih menunggu jawaban resmi dari pihak manajemen RSUD Karawang terkait mekanisme kerja sama dan rincian alokasi biaya yang dinilai tidak sehat tersebut. Jika terbukti ada penyimpangan, hal ini bisa menjadi kasus hukum serius terkait pengelolaan anggaran publik. ( Red (

​Laporan Kontributor: Agus Sofyan