Laporan Investigasi ICW: Gurita Kepentingan di Balik Program Makan Bergizi Gratis, Siapa Aktor Dibalik Program Ini ?

Karawang,inspirasirakyat.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran fantastis hingga Rp335 triliun pada tahun 2026 kini menjadi sorotan tajam.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa banyak dari ratusan yayasan yang menjadi penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki afiliasi langsung dengan pejabat, partai politik, hingga aparat penegak hukum

Daftar Pihak yang Terlibat & Terafiliasi

Dari hasil penelusuran akta terhadap 102 yayasan yang menjadi sampel di 38 provinsi, ICW mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut:

• Partai Politik (28 Yayasan): Partai Gerindra menempati urutan pertama dengan jumlah individu terbanyak yang terafiliasi di yayasan penyedia, diikuti oleh PKS dan PAN

• Aparat Penegak Hukum (Polri & Kejaksaan): * Polri: Ditemukan keterlibatan melalui Yayasan Kemala Bhayangkari yang pengurusnya merupakan istri dari petinggi Polri, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo

• Kejaksaan: Ditemukan keterlibatan jaksa aktif seperti JAM-Intel Reda Mantovani dalam skema MBG swasta

• Militer (6 Yayasan): Melibatkan sejumlah nama militer aktif serta sedikitnya 19 purnawirawan militer yang duduk di struktur yayasan pengelola

• Kelompok Relawan & Tim Kampanye (9 Yayasan): Individu-individu yang terlibat pernah menjadi pendukung pasangan Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin, serta pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2024

• Birokrasi Pemerintahan: Terdapat 12 yayasan yang terafiliasi dengan pejabat pusat dan daerah. Yang paling krusial, dua yayasan terafiliasi langsung dengan tenaga ahli/tim teknis Badan Gizi Nasional (BGN), badan yang seharusnya bertugas sebagai pengawas program

• Sektor Bisnis & Orang Dekat Pejabat: Sebanyak 18 yayasan terafiliasi dengan sektor swasta dan 7 lainnya merupakan orang dekat atau keluarga penyelenggara negara

Potensi Bahaya Konflik Kepentingan

ICW menekankan bahwa keterlibatan pihak-pihak di atas sangat berbahaya bagi tata kelola program karena:

1. Pelemahan Pengawasan: Jika aparat penegak hukum dan badan pengawas (BGN) justru ikut menjadi pelaksana, maka potensi korupsi atau kasus seperti keracunan massal akan sulit diusut secara independen

2. Politik Balas Budi: Program ini diduga menjadi wadah “bancakan” atau balas budi atas dukungan elektoral pada Pilpres lalu, yang mengutamakan keuntungan elit daripada kualitas gizi anak

3. Rekam Jejak Buruk: ICW menemukan setidaknya tiga yayasan terafiliasi dengan individu yang pernah tersangkut kasus korupsi, yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses verifikasi vendor

Kesimpulan: ICW mendesak adanya transparansi total dalam penentuan vendor dan pelaksanaan program MBG agar anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar sampai ke siswa dan ibu hamil, bukan sekadar menjadi alat bagi-bagi proyek bagi lingkaran kekuasaan ( Red )

Sumber : Youtube ICW

Link      : https://www.youtube.com/@IndonesiaCorruptionWatch