Utang Luar Negeri RI Hampir Sentuh Rp7.000 Triliun, Singapura Jadi Kreditur Utama
waktu baca 2 menit
Jumat, 11 Apr 2025 05:58 0 869 REDAKSI
Jakarta, inspirasirakyat.id – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2025 mencapai US$427,5 miliar atau setara dengan hampir Rp7.000 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS). Singapura tercatat sebagai negara pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia. ( 11/04/2025)
Dalam keterangan resminya, BI merinci komposisi ULN Indonesia terdiri dari utang pemerintah sebesar US$204,79 miliar, utang Bank Indonesia sebesar US$28,34 miliar, dan utang sektor swasta sebesar US$194,39 miliar.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,3%, serta mayoritas merupakan utang jangka panjang,” jelas BI dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, BI mengungkapkan negara-negara kreditur utama Indonesia. Singapura menduduki posisi teratas dengan total pinjaman mencapai US$54,85 miliar atau sekitar Rp895,12 triliun. Setelah Singapura, negara-negara dengan nilai pinjaman terbesar lainnya adalah:
Amerika Serikat: US$27,61 miliar (sekitar Rp450,59 triliun)
Hong Kong: US$19,38 miliar (sekitar Rp316,28 triliun)
Selain pinjaman dari negara-negara tersebut, Indonesia juga menerima kucuran dana dari berbagai lembaga keuangan internasional, termasuk Asian Development Bank (ADB), World Bank (melalui IBRD dan IDA), Islamic Development Bank (IDB), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dana ULN ini sebagian besar dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
BI juga menyoroti perbandingan dengan kondisi utang Singapura. Meskipun ULN Singapura tercatat jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari US$2.100 miliar dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 391,1%, negara tersebut dinilai mampu mengelola kewajiban finansialnya dengan baik berkat fundamental ekonomi yang solid dan pengelolaan fiskal yang disiplin.
Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kredibilitas fiskal dan berhati-hati dalam pengelolaan utang. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. ( Red )
