​Hukum Bukan Soal Wibawa, Tapi Intelektual, PPLHI Soroti ‘Alergi Kritik’ di Ruang Peradilan

​KARAWANG , Inspirasirakyat.id//Wakil Ketua Pemerhati Pembangunan Lingkungan Hidup Indonesia (PPLHI), Arief Aryady, melontarkan kritik keras terhadap praktik peradilan dan perilaku pejabat publik yang dinilai jauh dari nilai-nilai integritas. Ia menegaskan bahwa keadilan di Indonesia sulit tumbuh selama ego kekuasaan masih menindas nalar kritis.(5/4/2026)

​Krisis Intelektual di Meja Hijau
​Dalam keterangannya, Arief menyoroti fenomena hakim yang merasa lebih nyaman dengan “kepasrahan” para pihak yang berperkara ketimbang menghadapi argumen hukum yang kritis dan ilmiah. Menurutnya, banyak hakim yang justru merasa tersinggung saat dihadapkan pada pembelaan profesional yang bermutu.

​”Kerap kali hukum tidak disambut sebagai kontribusi intelektual, melainkan dianggap sebagai persepsi yang menggurui. Akibatnya, muncul rasa tersinggung, bukan kebanggaan akan nalar hukum,” ujar Arief.

​Ia membandingkan kondisi tersebut dengan negara-negara yang praktik hukumnya telah matang, di mana hakim justru merasa bangga jika hukum diuji secara sungguh-sungguh melalui perbedaan pendapat. Menurutnya, hukum yang bermartabat lahir dari keberanian intelektual dan moral, bukan dari sensitivitas ego seorang pejabat.

​
​Tak hanya menyasar ruang sidang, nalar kritis PPLHI juga diarahkan kepada para pejabat publik yang gemar bersandiwara. Arief menyebut adanya kontras tajam antara retorika moral di depan kamera dengan persekutuan kepentingan pribadi di balik pintu kekuasaan.

​”Di depan rakyat kalian bicara pengabdian, tapi tangan kalian penuh kepentingan pribadi. Kalian menyerukan kejujuran namun menutup mata terhadap kebusukan yang menguntungkan diri sendiri,” tegasnya dalam narasi yang provokatif.

​
​PPLHI mengingatkan bahwa rakyat saat ini sudah cerdas dan terus mencatat setiap jejak kemunafikan. Ia menegaskan bahwa pejabat yang munafik adalah “racun” yang merusak masa depan bangsa.

​Pesan penutup dalam kritik tersebut menjadi pengingat keras bagi seluruh aparatur negara: bahwa gaji yang mereka terima berasal dari keringat rakyat melalui pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kekuasaan digunakan untuk membela kepentingan publik, bukan untuk memuaskan syahwat golongan.

​”Hari ini kami bersuara agar kemunafikan tidak terus berkuasa. Sadarlah, kalian digaji pakai uang rakyat!” pungkasnya.
​Teguh Brawijaya