TSUNAMI KRITIK ASKUN: Menghantam DPRD Karawang, dari Palang Parkir hingga “Ijon Proyek”

Karawang,Inspirasirakyat.id-Atmosfer politik di Karawang mendadak pekat. Ibarat badai yang datang tanpa peringatan, praktisi hukum kawakan, Asep Agustian (Askun), menggulung narasi publik dengan pernyataan yang lebih tinggi dari gelombang samudera. Polemik parkir RSUD Karawang yang semula hanya isu pelayanan publik, kini meledak menjadi perang terbuka melawan arogansi kekuasaan.

​Semua bermula dari wacana parkir gratis di RSUD Karawang. Namun, saat media mulai menantang para wakil rakyat untuk “berkorban” dengan memotong tunjangan ketimbang sekadar berwacana, suhu politik memanas. Respon oknum DPRD yang meminta penghapusan berita (take down) justru menjadi bahan bakar bagi “api” kemarahan Askun.

​”Pers itu punya benteng hukum bernama UU Nomor 40 Tahun 1999. Kalau antikritik, jangan jadi pejabat publik!” tegas Askun dengan nada yang menggelegar.

​Tak puas hanya menyentil soal kebebasan pers, Askun meluncurkan “ombak kedua” yang jauh lebih berbahaya,Dugaan praktik ijon proyek Pokok Pikiran (Pokir).

​Askun mengklaim memiliki catatan hitam mengenai oknum-oknum yang diduga sudah “menerima setoran” di awal, sementara proyeknya hanyalah fatamorgana.

​Janji Manis,digeser ke anggaran perubahan, lalu hilang ditelan bumi.
​”Saya bisa tunjuk hidungnya! Jangan sampai kasus korupsi berjamaah masa lalu terulang kembali karena kerakusan yang sama,” tambahnya, mengingatkan publik pada memori kelam korupsi di Karawang.

​Karang yang Tak Goyah,”Kita Gas Terus!”
​Di tengah upaya intervensi terhadap media, Askun memposisikan diri sebagai karang di tengah laut. Melalui gerbong PERADI, ia memastikan tidak akan ada sejengkal pun langkah DPRD yang luput dari pantauan.

​Baginya, permintaan anggota dewan untuk menghapus berita adalah bentuk kegagalan memahami demokrasi. Media adalah jembatan aspirasi, bukan papan tulis yang bisa dihapus semau hati oleh mereka yang sedang “kebakaran jenggot”.
5 April 2026.

Polemik ini kini bukan lagi soal berapa tarif parkir yang harus dibayar warga, melainkan soal integritas. Apakah DPRD Karawang akan tenggelam dalam gelombang tuntutan transparansi ini, ataukah mereka mampu berlayar kembali dengan melakukan pembenahan internal?
​Satu yang pasti, Askun sudah memastikan bahwa laut tidak akan tenang dalam waktu dekat. “Pokoknya, kita gas terus.

RED/TEGUH BRAWIJAYA