Menembus Tirai Impunitas: Menguliti Akar Kekerasan Gender dan Urgensi Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

​KARAWANG, INSPIRasirakyat.id — Republik ini tidak boleh mentoleransi ruang abu-abu bagi kekerasan terhadap perempuan. Insiden kekerasan fisik yang menimpa Nurhalimah (24) di Kampung Cicangor, Desa Belendung, Kecamatan Klari, pada Kamis (22/10/2026) lalu, bukan sekadar friksi domestik biasa. Peristiwa ini adalah sebuah alarm moral dan yurisprudensi yang telak menelanjangi rapuhnya proteksi keamanan bagi kaum perempuan di tingkat akar rumput, bahkan dalam relasi yang dilegitimasi secara agama sekalipun.

​Berdasarkan dokumen resmi Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) bernomor STTLP/B/1211/X/2026/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, korban secara tegas telah menempuh jalur hukum di bawah komando Kepala SPKT Polresta Karawang, IPDA Danny Ramdlani Muhaemin, S.H. Namun, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi lembar administratif laporan kepolisian.

Pertanyaannya kemudian: seberapa tajam taring hukum negara ini dalam menjerat pelaku?

​Konstruksi Kebrutalan dan Pengabaian Kemanusiaan.
​Uraian kejadian dalam laporan tersebut memuat narasi yang mencengangkan sekaligus memuakkan. Terlapor berinisial K alias Ableh (24) diduga bertindak beringas hanya karena dipicu oleh percakapan sepele mengenai masa lalu korban.

​Tidak ada ruang pembenaran bagi tindakan biadab di mana seorang laki-laki dewasa melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah mata dan bahu, mencekik leher, hingga membenturkan kepala seorang perempuan ke dinding rumah. Kekerasan sistematis ini meninggalkan jejak luka memar, penderitaan fisik yang nyata, serta trauma psikologis mendalam bagi korban. Ini adalah bentuk nyata dari watak patriarki feodal yang memposisikan perempuan sebagai objek pelampiasan ego dan kekuasaan absolut tanpa perlindungan hukum yang memadai di ruang privat.

​Menguji Pasal 466 KUHP Baru: Ujian Integritas Polresta Karawang
​Kasus ini secara yuridis diregistrasi di bawah payung hukum Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan pasal ini menuntut penegak hukum di jajaran Polresta Karawang untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan tanpa pandang bulu.

​Penyidik Satreskrim Polresta Karawang tidak boleh bermain-main atau memberi ruang bagi pendekatan damai (restorative justice) yang berat sebelahterutama dalam tindak pidana kekerasan fisik murni yang menimbulkan trauma berat dan dampak sistemik. Penegakan hukum harus membuktikan bahwa negara hadir, bahwa hukum memiliki gigi yang tajam untuk merobek impunitas para pelaku kekerasan terhadap perempuan.

​Pengawasan Publik dan Tuntutan Keadilan
​Melalui transparansi elektronik yang dapat dipantau publik via sistem pengawasan penyidikan, masyarakat Karawang dan para pegiat hak asasi manusia akan terus mengawal jalannya proses hukum ini.

​Langkah Nurhalimah berani melapor ke Polresta Karawang harus didukung penuh oleh solidaritas sosial. Jangan biarkan kasus ini menguap di atas meja birokrasi kepolisian. Penegak hukum dituntut untuk segera menangkap dan memproses terlapor sesuai hukum yang berlaku demi menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural di atas kertas. Keadilan bagi Nurhalimah adalah ujian nyata bagi marwah penegakan hukum di bumi Karawang.

Deblo /red