BANDUNG, inspirasirakyat.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan wilayah perdesaan sebagai fondasi utama dalam agenda pembangunan infrastruktur strategis. Penegasan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, seusai pertemuan koordinasi bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” yang berlangsung di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).(29/04/2025)
Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Kehadiran para pemangku kebijakan tingkat nasional ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, forum strategis ini juga dihadiri oleh para Bupati/Wali Kota serta Kepala Desa/Lurah dari 27 Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat. Kolaborasi yang terjalin antara berbagai tingkatan pemerintahan ini diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas kesehatan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, hingga penguatan ketahanan pangan.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa sinergi kolektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengintegrasikan pelayanan publik yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Jawa Barat. “Integrasi antara pemerintah pusat hingga tingkat RT menjadi esensi dari pertemuan hari ini,” ungkapnya.
Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan insentif prestisius berupa alokasi anggaran pembangunan senilai Rp 10 miliar bagi desa-desa yang menunjukkan kinerja tata kelola terbaik. Sebaliknya, Dedi Mulyadi juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada desa dengan kinerja buruk, terutama bagi kepala desa yang dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Inisiatif ini diharapkan dapat memacu kompetisi positif antar desa di Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(Red/R.T)