Diduga Ada Intervensi Oknum Polisi, Pelantikan Sekdes Sarimukti Bekasi Berujung Kisruh dan Dilaporkan ke Pihak Berwajib

waktu baca 2 menit
Minggu, 15 Nov 2026 10:20 0 148 Teguh Brawijaya

BEKASI,Inspirasirakyat.id// Polemik mewarnai proses pengisian jabatan perangkat desa di Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Perubahan mendadak pada posisi Sekretaris Desa (Sekdes) pascapelantikan kepala desa memicu kekecewaan mendalam dan berujung pada langkah hukum ke pihak berwajib.
​Peristiwa ini bermula setelah pelaksanaan pelantikan kepala desa serentak se-Kabupaten Bekasi pada Kamis (4/11/2026). Keesokan harinya, Jumat (5/11/2026), Kepala Desa Sarimukti terpilih, Sadi Hidayat, langsung menggelar pelantikan jajaran aparatur desa.(15/11/2026)

​Namun, prosesi tersebut menyisakan kejanggalan mencolok pada pengisian kursi Sekdes. Berdasarkan kesepakatan awal yang telah dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian bermeterai, Sadi Hidayat sebelumnya telah menunjuk Saudara Narjan untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Fakta di lapangan justru berbalik, posisi Sekdes secara mendadak dialihkan dan dilantik kepada Saudara Heru.

​Perubahan keputusan yang dinilai sepihak dan janggal ini diduga kuat terjadi akibat adanya intervensi dari oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Tambelang, Polres Metro Bekasi, berinisial “TS”.
​Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum pergantian posisi itu terjadi, oknum berinisial TS diduga memanggil Kepala Desa Sadi Hidayat di kediamannya di wilayah Desa Sarimukti. Dalam pertemuan tersebut, TS diduga meminta agar posisi Sekdes yang semula diplot untuk Narjan dialihkan kepada Heru.

​Tanpa pertimbangan panjang, Sadi Hidayat menyetujui permintaan tersebut yang ditandai dengan jabat tangan sebagai bentuk kesepakatan. Tidak berhenti di situ, oknum berinisial TS bahkan mengunggah ucapan selamat atas terpilihnya Heru sebagai Sekdes Sarimukti melalui status pesan singkat WhatsApp pribadinya. Momen tersebut diketahui turut disaksikan langsung oleh Kepala Desa Sadi Hidayat dan dilanjutkan dengan acara syukuran serta salat berjemaah.

​Langkah pengalihan jabatan yang dinilai mengabaikan komitmen tertulis di atas meterai tersebut memicu kekecewaan berat bagi Narjan. Merasa dirugikan secara moral maupun administratif, Narjan memutuskan untuk tidak tinggal diam dan resmi membawa persoalan ini ke pihak berwajib guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

​Secara regulasi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan turunannya, yang menuntut adanya mekanisme seleksi, rekomendasi camat, serta bebas dari intervensi pihak luar yang tidak berwenang. Selain potensi sengketa wanprestasi atas surat perjanjian bermeterai, dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam ranah politik dan administrasi pemerintahan desa ini juga berpotensi melanggar kode etik profesi Polri terkait netralitas dan penyalahgunaan wewenang.

​Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Sarimukti Sadi Hidayat, oknum anggota Polsek Tambelang berinisial TS, serta pihak Kepolisian Resor Metro Bekasi guna mendapatkan keterangan resmi dan keberimbangan informasi.
ACHIEL

Related Posts: