BEKASI ,Inspirasirakyat. Id//– Polemik penunjukan jabatan sekdes di Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, semakin menjadi sorotan publik. Persoalan yang menyeret nama Kepala Desa Sarimukti, Sadi Hidayat, juga oknum anggota Polsek Tambelang berinisial “TS” terkait dugaan janji jabatan Sekdes yang semula diberikan KPD Sdr Narjan Bin Jamin secara mendadak berubah kepada Sdr Heru, hal ini ada indikasi akibat adanya intervensi dari oknum anggota Polsek Tambelang, inisial TS tahap perkembangan baru yg makin memanas
Merasa dirugikan atas perubahan keputusan penunjukan jabatan Sekretaris Desa (Sekdes), Narjan Bin Jamin menyatakan akan menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan atas apa yang dialaminya.
Persoalan ini bermula setelah pelantikan kepala desa se-Kabupaten Bekasi pada 4 November 2026. Sehari kemudian, tepatnya 5 November 2026, Kepala Desa Sarimukti, Sadi Hidayat, melaksanakan pelantikan aparatur pemerintahan desa.
Namun, di balik proses tersebut muncul persoalan serius terkait posisi Sekretaris Desa.
Berdasarkan keterangan pihak Narjan, sebelumnya telah terdapat kesepakatan penunjukan dirinya untuk menduduki jabatan Sekdes Sarimukti. Bahkan, kesepakatan tersebut disebut telah dituangkan dalam surat perjanjian tertulis yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pihak terkait.
Akan tetapi, keputusan tersebut kemudian berubah. Jabatan yang semula dijanjikan kepada Narjan justru diberikan kepada Heru, setelah adanya intervensi yg diduga oknum anggota Polsek Tambelang kpd Sadi Hidayat kepala desa sarimukti
Perubahan keputusan secara mendadak inilah yang memicu kekecewaan Narjan. Ia mempertanyakan dasar perubahan kesepakatan tersebut, terlebih adanya dokumen tertulis yang menurut pengakuannya menjadi bukti kesepakatan sebelumnya.

NARJAN PERTANYAKAN KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA
Bagi Narjan, persoalan ini bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan menyangkut komitmen, kepercayaan, dan kepastian atas kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.
Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka dari Kepala Desa Sarimukti mengenai alasan perubahan penunjukan tersebut.
Jika memang terdapat perubahan keputusan, masyarakat berhak mengetahui apa dasar pertimbangannya dan bagaimana mekanisme yang ditempuh.
Terlebih, pengisian jabatan perangkat desa bukan persoalan sederhana karena menyangkut tata kelola pemerintahan, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
DUGAAN INTERVENSI PIHAK LAIN IKUT DISOROT
Sebelumnya, dalam pemberitaan yang telah beredar, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Polsek Tambelang berinisial TS dalam perubahan penunjukan jabatan Sekdes Sarimukti.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak Narjan, terdapat dugaan pertemuan antara oknum tersebut dengan Sadi Hidayat sebelum keputusan pergantian jabatan terjadi.
Informasi tersebut juga menyebut adanya pertemuan rahasia dirumah TS, yg dihadiri langsung kepada desa Sarimukti, dilanjutkan syukuran , setelah sholat magrib diakhiri dgn acara do’a, kemudian Sdr. TS mengucapkan selamat kepada Heru setelah posisinya berubah menjadi Sekdes.
Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum tersebut masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang disebutkan.
Apabila benar terdapat campur tangan pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam proses pengisian perangkat desa, persoalan ini patut menjadi perhatian serius agar tidak mencederai tata kelola pemerintahan desa.
JALUR HUKUM MENJADI LANGKAH MENCARI KEADILAN
Dengan adanya persoalan tersebut, Narjan Bin Jamin memilih untuk tidak tinggal diam. Langkah hukum ditempuh sebagai upaya meminta kejelasan, menguji kesepakatan yang telah dibuat, serta mencari kepastian atas hak-haknya.
Dokumen perjanjian bermeterai yang disebut dimiliki Narjan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pemeriksaan bagi pihak berwenang.
Namun, kekuatan hukum dokumen tersebut, termasuk konsekuensi dari perubahan kesepakatan, tentu harus dinilai berdasarkan isi perjanjian, kewenangan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan informal atau kepentingan pihak tertentu.
PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI
Kini, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban:
1. Apa dasar Kepala Desa Sadi Hidayat mengubah penunjukan jabatan Sekdes dari Narjan kepada Heru?
2. Bagaimana kedudukan surat perjanjian bermeterai yang disebut telah dibuat sebelumnya?
3. Apakah benar terdapat intervensi pihak lain dalam proses perubahan penunjukan tersebut?
4. Apakah proses pengangkatan Heru sebagai Sekdes telah memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku?
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi langsung dari Kepala Desa Sarimukti, Sadi Hidayat, Heru, serta pihak Polsek Tambelang terkait informasi yang berkembang.
Jangan sampai persoalan janji jabatan yang tidak diselesaikan secara transparan justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Narjan Bin Jamin kini memilih jalur hukum untuk memperjuangkan keadilan. Publik pun menunggu bagaimana persoalan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Sebab, jabatan dalam pemerintahan desa bukanlah alat untuk mempermainkan harapan seseorang, melainkan amanah yang harus dijalankan melalui prosedur, integritas, dan tanggung jawab.
Achiel