Temuan Proyek Fisik di Desa Citrosono Sebagian Besar Tanpa Prasasti, Dinilai Langgar Sejumlah Aturan

MAGELANG —Inspirasirakyat.id// Hasil peninjauan sejumlah elemen masyarakat dan pengawasan warga di Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, menemukan bahwa sebagian besar proyek pembangunan fisik yang telah dilaksanakan tidak dilengkapi dengan prasasti di lokasi kegiatan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa, serta berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pantauan di lapangan, 20 Agustus 2026 di Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dari belasan titik pembangunan fisik — mulai dari peningkatan jalan desa, pembangunan drainase, hingga sarana prasarana lainnya — sebagian besar tidak memiliki prasasti proyek yang memuat informasi: nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta pihak pelaksana kegiatan. Warga setempat mengaku sulit mengetahui detail dan nilai anggaran dari setiap pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Berikut sejumlah regulasi dan pasal yang menjadi dasar hukum kewajiban penandaan proyek pembangunan desa:

No Peraturan Pasal / Ketentuan Yang Diatur / Dilanggar
1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 ayat (1) Bad publik wajib menyediakan informasi publik secara terbuka, termasuk penggunaan anggaran negara dalam pembangunan.
3 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi — Penyedia jasa konstruksi wajib memasang papan nama proyek di lokasi pekerjaan sebagai identitas kegiatan.
4 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Setiap paket pekerjaan yang dibiayai anggaran negara wajib memiliki identitas/papan informasi proyek.
5 Permendagri No. 113 Tahun 2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa — Transparansi penggunaan anggaran desa menjadi prinsip utama yang harus dijalankan.
6 Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 — Mewajibkan pemasangan prasasti dan papan informasi proyek pada setiap kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
7 Permendagri No. 20 Tahun 2018 — Pemerintah desa wajib mengumumkan informasi APBDes dan kegiatan pembangunan secara transparan & dapat diakses masyarakat.

Prasasti berupa batu/tulisan permanen adalah bentuk simbolis/opsional, namun papan informasi proyek yang memuat data lengkap kegiatan wajib dipasang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

“Uang yang digunakan untuk pembangunan desa adalah uang rakyat. Warga berhak tahu berapa nilainya, dari mana sumber dananya, siapa yang mengerjakan, serta kapan selesainya. Tanpa papan informasi atau prasasti proyek, transparansi sangat diragukan,” ungkap salah satu warga Citrosono.

Menurut keterangan Sekretaris Desa Taufik Samiwijaya, Bahwa prasasti tersebut tidak di anggarkan dan semua proyek yang mengerjakan masyarakat. “Semuanya sudah di Verifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Magelang” ujarnya. Sementara itu, masyarakat meminta pemeriksaan serta audit terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan desa tahun 2022 sampai 2026 . Pihak Kecamatan Grabag juga diharapkan turun melakukan pemantauan dan pembinaan terkait temuan ini.

Proyek fisik desa wajib memiliki prasasti batu, namun juga wajib memiliki papan informasi proyek yang jelas dan lengkap. Tidak adanya penandaan pada sebagian besar proyek di Desa Citrosono berpotensi melanggar UU Desa No.6/2014 (Pasal 72 ayat 2), UU KIP No.14/2008, UU Jasa Konstruksi No.2/2017, Perpres 16/2018, serta Permendagri dan Permendes terkait — dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Rufii