Karawang, inspirasirakyat.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry, melayangkan tantangan terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk melakukan pertemuan tatap muka. ( 13/04/2025)
Tantangan ini dilontarkan Gabriyel sebagai respons atas pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi terkait rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di Jawa Barat. Pembentukan satgas ini sendiri diinisiasi oleh Dedi Mulyadi menyusul maraknya laporan mengenai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap warga.
“Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan (buruk), kenapa? Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak,” tegas Gabriyel dalam sebuah tayangan di Youtube Titik Temu Podcast yang diunggah pada Kamis (10/4/2025).
Lebih lanjut, Gabriyel menyatakan kesediaannya untuk menerima Dedi Mulyadi di Kantor DPD GRIB Jaya Jawa Barat jika sang gubernur bersedia berdialog. “Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya sampai hari ini belum paham pak, preman itu kayak gimana,” ujarnya.
Alih-alih fokus pada pembentukan satgas antipremanisme yang menyasar Ormas, Gabriyel justru menyarankan agar Dedi Mulyadi terlebih dahulu melakukan ‘bersih-bersih’ di internal pemerintahan. Menurutnya, praktik premanisme juga merajalela di dalam birokrasi pemerintahan.
“Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu, karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar,” katanya. “Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi telah mengumumkan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme secara serentak di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memberantas praktik premanisme yang merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam keterangan resminya pada Kamis (27/3/2025).
Dedi menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai sektor, mulai dari jalanan, pasar, hingga kawasan industri. Ia menekankan bahwa kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.
“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” tegas mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Satgas Pemberantasan Premanisme ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta instansi pendukung lainnya. Tugas satgas dibagi menjadi empat bidang utama: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas ini bersifat berkelanjutan dan akan melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan secara berkala. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membuka saluran pengaduan resmi bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.( Red )
