Evaluasi Kritis Kinerja OPD: PMII Karawang Layangkan “Rapor Merah” dalam Aksi Kepung Pemda

waktu baca 2 menit
Jumat, 13 Feb 2026 15:31 0 204 admin

KARAWANG,Inspirasirakyat.id – Momentum peringatan Jumat (13/2/2026) diwarnai oleh artikulasi aspirasi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Karawang. Melalui aksi bertajuk “Seruan Aksi Kepung Pemda”, puluhan aktivis mahasiswa memadati gerbang Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang guna menuntut akselerasi performa serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aksi yang dimulai pada pukul 14.30 WIB ini sempat diwarnai ketegangan taktis saat massa mencoba menembus barikade pintu gerbang. Namun, tensi tersebut berhasil diredam melalui jalur dialogis. Di bawah rintik hujan, delegasi mahasiswa akhirnya diterima untuk melakukan audiensi formal bersama Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, yang didampingi oleh Asisten Daerah III dan Kepala Satpol PP.

​Kehadiran Wakil Bupati tersebut merupakan representasi dari Pemerintah Daerah, mengingat Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, sedang menjalankan agenda kedinasan di luar wilayah.

​Ketua Cabang PMII Karawang, Mardika, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremoni massa, melainkan bentuk pengawasan publik terhadap stagnansi kebijakan di beberapa sektor krusial. Dalam audiensi tersebut, PMII menyoroti lima pilar isu strategis:

Akselerasi Infrastruktur: Penanganan serius terhadap degradasi kualitas jalan (jalan berlubang) yang menghambat mobilitas ekonomi.

Mitigasi Ekologi: Evaluasi sistem drainase dan tata ruang guna penanggulangan banjir yang berkelanjutan.

Harkat Pelayanan Publik: Optimalisasi standar pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang representatif.

Tata Kelola Pemerintahan: Mendesak OPD untuk keluar dari zona nyaman dan meningkatkan serapan anggaran pada program-program kerakyatan.

​Kami hadir untuk mengingatkan bahwa birokrasi harus linier dengan kebutuhan rakyat. Persoalan infrastruktur dan banjir bukan sekadar isu tahunan, melainkan tanggung jawab moral pemerintah yang harus segera dituntaskan,” ujar Mardika.

​Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Maslani menyatakan apresiasinya terhadap kontrol sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. Beliau menegaskan bahwa poin-poin yang disampaikan akan menjadi catatan strategis dalam rapat koordinasi pimpinan untuk memastikan kinerja OPD berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Redaktur: Febri friyana

Source: jabarnet

Related Posts: