Kondisi Memprihatinkan TPA Jalupang Kotabaru Jadi Sorotan, Warga Ancam Blokir Akses

KOTABARU, inspirasirakyat.id – Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang di Kotabaru semakin memprihatinkan dan menjadi perhatian serius warga setempat. Pasalnya, TPA Jalupang masih menerapkan sistem open dumping, menyebabkanGunungan sampah kini menjulang setinggi 14 meter, dan aliran air limbah atau air lindi langsung mencemari lingkungan warga serta areal persawahan di sekitarnya. (22/04/2025)

Menyikapi kondisi tersebut, Presidium Gerakan Masyarakat Peduli Sampah Kotabaru (GMPSK), Dokter Irawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang setahun lalu. Dalam audiensi tersebut, GMPSK menuntut adanya pengolahan sampah yang layak di TPA Jalupang.

Pihak Pemkab Karawang, lanjut Irawan, menjanjikan akan merealisasikan pengolahan sampah di TPA Jalupang pada tahun 2025. Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang dikabarkan telah melakukan kunjungan studi banding ke TPA Banyumas.

Namun, hingga saat ini, janji pengolahan sampah tersebut belum juga terwujud. Kondisi ini mendorong GMPSK untuk kembali melakukan konsolidasi dengan warga Kotabaru guna merumuskan langkah-langkah selanjutnya.

“Alhamdulillah konsolidasi malam ini selesai. Hasil rapat memutuskan bahwa kita akan melayangkan laporan pelanggaran hukum atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait kondisi TPAS Jalupang kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat. Selain itu, dalam waktu dekat, kita juga akan melakukan gerakan penolakan dan pemblokiran akses jalan bagi mobil-mobil yang membuang sampah ke TPAS Jalupang di sekitar Jalupang,” tegas Dokter Irawan.

Ancaman pemblokiran akses jalan ini menunjukkan betapa frustrasinya warga Kotabaru terhadap kondisi TPA Jalupang yang tak kunjung membaik dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta kesehatan yang lebih buruk. Warga berharap Pemkab Karawang segera merealisasikan janji pengolahan sampah dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk pengelolaan sampah di wilayah mereka. ( Red )