Karawang,Inspirasirakyat.id – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengelar unjuk rasa di pelataran Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, Kamis (10/9/2026). Momentum ini merupakan bagian dari konsolidasi mogok nasional guna mengawal penyusunan draf Rencana Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang ditargetkan rampung oleh DPR RI pada Oktober 2026.
Kepadatan massa yang memadati akses utama pusat pemerintahan sejak pagi hari berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya.
Dalam penyampaian aspirasinya, elemen buruh menegaskan beberapa poin krusial mendesak, di antaranya:
Mengoreksi regulasi masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) agar dibatasi maksimal satu tahun
berbeda dari draf RUU yang berpotensi memperpanjang tenggat hingga empat tahun
serta menertibkan praktik pemagangan agar tidak menyimpang dari esensinya.
Menuntut pembaharuan regulasi terkait upah layak, skema pesangon yang adil, pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, hingga perlindungan hukum komprehensif bagi pekerja gig economy (platform digital).
Menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hak berserikat, serta hak mogok sebagai pilar strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
Perwakilan massa mengupayakan audiensi dengan jajaran Pemkab Karawang untuk menyerahkan petisi resmi agar diteruskan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI. Bagi pengguna jalan, imbauan untuk mengalihkan rute tetap berlaku guna menghindari kemacetan di titik-titik krusial pusat kota.