INVESTIGASI LINGKUNGAN ​Tragedi Ekologis Bendungan Barugbug Tiga Dekade Paralius Hukum dan Pembiaran Pemprov Jabar

KARAWANG , Inspirasirakyat.id//Fenomena air berwarna hitam pekat dan beraroma busuk yang menyelimuti Bendungan Barugbug, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, bukanlah sebuah anomali iklim atau proses alamiah. Secara kualitatif dan parameter ekologis, kondisi ini mencerminkan degradasi lingkungan tingkat berat akibat akumulasi limbah industri yang dibuang secara terstruktur tanpa melewati Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.(4/10/2026)

​Pengakuan beruntun dari berbagai pihak menegaskan betapa kronisnya krisis ekosistem di wilayah ini. Bambang, petugas keamanan PJT II yang telah bertugas hampir satu dekade, hingga Iwan, Kepala Desa Situdam, mengonfirmasi bahwa kepungan limbah ini telah berlangsung hampir 30 tahun. Kendati telah berkali-kali menjadi sorotan media massa nasional dan disuarakan oleh elemen aktivis lingkungan, penyelesaian konkret tak kunjung terealisasi.

Bukti Kualitatif Limbah Industri
​Argumentasi yang mengaitkan fenomena ini dengan dinamika siklus alamiah dapat dipastikan keliru. Pada musim kemarau, penurunan debit air (dilution capacity) sungai penyuplai
seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya mengakibatkan konsentrasi polutan terlarut meningkat secara drastis. Akibatnya, air tidak hanya mengalami perubahan warna ekstrem, tetapi juga memicu reaksi pembusukan senyawa organik dan anorganik berpotensi B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang menimbulkan bau menyengat.

​Penyebab utama stagnasi penyelesaian skandal ekologi ini terletak pada kompleksitas administratif dan lemahnya kehendak politik (political will)
​Jurisdiksi Lintas Teritorial Bendungan Barugbug berlokasi di Karawang, namun sumber pencemaran mengalir dari hulu yang melintasi beberapa wilayah administratif (Subang dan Purwakarta). Otonomi daerah menciptakan celah regulasi di mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk menindak pelaku industri di luar wilayah hukumnya.

​ Sebagai institusi yang memegang wewenang lintas kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DLHK Jabar dinilai gagal menjalankan fungsi supervisi dan penegakan hukum inter-wilayah secara ketat.

​Kehadiran figur publik seperti Dedi Mulyadi serta desakan masyarakat sipil seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah dan Pemprov Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah strategis.

Menerjunkan tim independen untuk melakukan uji baku mutu air (water quality testing) dan melacak jejak kimia (chemical footprint) guna mengidentifikasi pabrik-pabrik pelanggar di sepanjang DAS.

Menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional hingga tindakan pidana lingkungan hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

​ Melakukan penyegelan saluran pembuangan ilegal (outfall) dan menyusun peta jalan pemulihan kualitas air demi menjamin keselamatan sektor pertanian dan kesehatan masyarakat di hilir.

​Dugaan pembiaran yang berlangsung selama tiga dekade ini tidak hanya merusak daya dukung lingkungan, tetapi juga mencoreng wibawa penegakan hukum lingkungan di Jawa Barat. Pemprov Jabar dituntut untuk segera hadir dengan aksi nyata, bukan sekadar janji wacana.
Teguh Brawijaya