Ironi PPDB 2026: Orang Dalam Sekolah Saja Bingung Sistem Baru KDM, Bagaimana Rakyat Awam?

KARAWANG, inspirasirakyat.id – Kebijakan baru terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB Tahun 2026 yang mengusung skema “Sistem Pemetaan Baru” bentukan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan KDM (Kang Dedi Mulyadi), mulai menuai kritik pedas. Alih-alih mempermudah akses pendidikan, minimnya sosialisasi terkait sistem baru ini justru memicu simpang siur informasi dan gelombang kebingungan di kalangan orang tua wali murid.

Carut-marut implementasi sistem baru ini dirasakan langsung oleh salah satu orang tua siswa lulusan SMP favorit di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Niat hati ingin mendaftarkan anaknya ke salah satu SMA Negeri di kecamatan yang sama, ia justru harus menelan kekecewaan akibat ketidakjelasan sistem.

F (44), warga Kecamatan Klari, mengungkapkan keheranan sekaligus kekecewaannya. Ia menceritakan bahwa awalnya mendaftarkan sang anak ke SMA Negeri tujuan—yang merupakan satu-satunya SMA Negeri dengan akses kendaraan umum yang memadai di Klari—melalui jalur prestasi rapor dalam sistem pemetaan baru tersebut. Pilihan ini diambil karena dinilai paling sesuai dengan kondisi dan zonasi keluarga.

Pada awalnya, nama anak F berada di nomor antrean 61, sementara kuota yang tertera di sistem tertulis 60. Namun, keanehan terjadi pada Senin (08/06/2026), ketika nama anaknya tiba-tiba terpental dari sistem. Karena mengira tahapan awal ini tidak memengaruhi probabilitas kelulusan secara permanen, F pun merasa janggal. Demi mencari keadilan dan kejelasan mekanisme, F akhirnya mengadukan persoalan ini kepada Redaksi Inspirasi Rakyat untuk melakukan pendampingan.

“Lah ini gimana? Orang dalam yang berwenang saja tidak dapat menjelaskan secara utuh, apalagi kami orang luar yang awam,” cetus F dengan nada kecewa saat diwawancarai, Selasa (09/06/2026).

Mendapat aduan tersebut, wartawan inspirasirakyat.id langsung bergerak melakukan konfirmasi ke pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah yang dituju. Fakta mengejutkan pun terungkap; jangankan orang tua murid, pihak internal sekolah yang bertugas mengeksekusi sistem di lapangan ternyata sama bingungnya.

Perwakilan PPID sekolah tersebut, TS, mengaku heran dengan skema PPDB tahun ini.

“Ya kami juga bingung. Di awalnya dikira ini hanya tahap pra-SPMB yang tidak berdampak pada peluang kelulusan, tapi faktanya dugaan cenderung pada eksekusi langsung,” ungkap TS blak-blakan kepada Inspirasi Rakyat.

TS membeberkan bahwa akar masalah ini bersumber dari sangat minimnya pembekalan dan sosialisasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana panitia daerah diberikan pembekalan matang, tahun ini mereka seolah dilepas tanpa kesiapan teknis yang utuh.

“Kurang sekali informasi dari pihak Disdik Provinsi Jawa Barat. Kami hanya diinformasikan melalui meeting Zoom selama satu jam saja. Ya Kang, tidak seperti SPMB sebelumnya, kami biasanya di-briefing langsung di Bandung agar menguasai sistem, sehingga tidak bingung apabila ada permasalahan dan pertanyaan seperti ini,” keluh TS.

Ironisnya lagi, pihak sekolah sudah mencoba melayangkan aduan dan pertanyaan melalui fitur helpdesk yang disediakan di website resmi Disdik Jabar, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons atau jawaban sama sekali dari pusat.

Kebijakan Sistem Pemetaan Baru ala KDM yang digadang-gadang akan membawa perubahan pada potret pendidikan di Jawa Barat kini justru menjadi rapor merah di awal pelaksanaannya. Jika aparatur sekolah di tingkat bawah saja tidak menguasai sistem dan ruang komunikasi via helpdesk buntu, maka transparansi PPDB 2026 patut dipertanyakan.

Masyarakat Karawang, khususnya para orang tua di Kecamatan Klari, mendesak Disdik Provinsi Jawa Barat dan KDM untuk segera mengevaluasi total sistem pemetaan ini sebelum korban dari karut-marut birokrasi digital ini kian bertambah dan mengorbankan masa depan anak-anak yang ingin bersekolah.

(HANA HARDIANA/ Tim Redaksi)