Karawang, Inspirasirakyat.id /)Proyek rehabilitasi ruang kelas di SMPN Satap 2 Batujaya, Kabupaten Karawang, dengan nilai kontrak Rp189.223.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang, menyibak karut-marut tata kelola konstruksi publik. Di balik papan proyek bernomor kontrak 000.3/02/SFK.REH.02.P11/SARPRAS/X/2026 yang dikerjakan oleh CV. Dwi Putri Abadi, terhampar realitas struktural yang mencederai prinsip dasar akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan tenaga kerja.
Alih-alih menjadi instrumen peningkatan mutu sarana pendidikan, proyek berjangka waktu 60 hari kalender (20 Oktober 18 Desember 2026) ini justru memantik alarm darurat terkait lemahnya instrumen pengawasan birokrasi dan etika bisnis kontraktor pelaksana.(11/11/2026)
Identitas Proyek
Instansi Pemberi Tugas: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang
Jenis Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas)
Lokasi: SMPN Satap 2 Batujaya, Kecamatan Batujaya (Pokir)
Waktu Pelaksanaan: 20 Oktober – 18 Desember 2026
Nilai Kontrak: Rp189.223.000,00 (APBD Kabupaten Karawang)
Kontraktor Pelaksana: CV. Dwi Putri Abadi.
Pantauan visual di lapangan memperlihatkan absennya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara telanjang. Para pekerja beroperasi tanpa Alat Pelindung Diri (APD) fundamental seperti helm keselamatan, rompi proyek, dan alas kaki yang memadai.
Secara sosiologis dan yuridis, fenomena ini mencerminkan marginalisasi keselamatan manusia demi efisiensi biaya operasional semu. Pengabaian K3 bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kelalaian sistemik yang menempatkan nyawa pekerja pada risiko eksistensial yang tidak dapat dibenarkan dalam kontrak konstruksi modern.
“Ghost Management”: Ketiadaan Otoritas Lapangan dan Defisit Transparansi.
Upaya konfirmasi jurnalistik (cover both sides) yang dilakukan oleh insan pers menemui jalan buntu akibat vakumnya penanggung jawab di lokasi. Keberadaan pengawas dinas, kontraktor utama, hingga mandor proyek tidak terdeteksi.
Lebih jauh lagi, ketiadaan akses komunikasi terhadap pelaksana proyek berinisial “G” melalui para pekerja di lokasi mengindikasikan buruknya manajemen koordinasi. Keadaan ini melahirkan apa yang disebut sebagai accountability vacuum sebuah kondisi di mana rantai komando terputus, membuka celah lebar bagi praktik pengerjaan asal-asalan tanpa kontrol kualitas yang memadai.
Secara kasat mata, ruang lingkup fisik yang terpantau terbatas pada pemasangan keramik putih baru, penggantian kusen aluminium, rangka atap baja ringan, dan pengecatan dinding. Namun, ketiadaan akses publik terhadap rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantities (BQ) di lokasi mengubah proyek publik menjadi ruang tertutup eksklusif. Transparansi anggaran yang dibiayai oleh uang rakyat (APBD) direduksi sekadar menjadi formalitas papan nama tanpa substansi pengawasan partisipatif.
Pemerhati kebijakan publik dan kontrol sosial setempat, Deby Akbar, melontarkan kritik fundamental terhadap model pengelolaan proyek semacam ini.
”Seharusnya nomor kontak penting seperti pelaksana, mandor, hingga pengawas lapangan dicantumkan atau setidaknya dipegang oleh pekerja di lokasi. Hal ini penting agar media dan masyarakat bisa bersinergi melakukan pengawasan publik secara obyektif dan berimbang,” tegas Deby.
Pernyataan tersebut menyoroti titik lemah struktural dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat lokal. Ketika fungsi kontrol sosial direpresi secara pasif melalui ketiadaan informasi dan narahubung, maka esensi good governance (pemerintahan yang baik) mengalami erosi serius.
Uang negara senilai hampir Rp190 juta yang melekat pada fasilitas pendidikan dasar ini menuntut pertanggungjawaban mutlak bukan sekadar terbangun secara fisik, melainkan taat asas, tepat mutu, dan bermartabat secara etika kerja.
Hingga naskah ini diturunkan, desakan dialamatkan secara institusional kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang untuk segera melakukan audit investigatif terhadap progres fisik serta mengevaluasi sanksi tegas bagi CV. Dwi Putri Abadi atas pengabaian standar keselamatan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
TEGUH BRAWIJAYA