Pos Pantau Dishub Ciparage Terbengkalai, Atap Seng Mengancam Pengunjung

Karawang, inspirasirakyat.id – Sebuah pos pantau milik Dinas Perhubungan (Dishub) yang berada di area Pantai Ciparage dibiarkan terbengkalai dan tidak berfungsi. Kondisi bangunan pos yang memprihatinkan, terutama bagian atap seng yang berpotensi terlepas saat diterpa angin kencang, dikhawatirkan membahayakan keselamatan para pengunjung pantai. (21/04/2025)

Menurut penuturan warga sekitar berinisial “M” (47 tahun), pos pantau tersebut dibangun sekitar tahun 2022. Ironisnya, sejak awal pembangunannya, pos tersebut tidak pernah difungsikan sama sekali.(20/04/2025)

“Ya, sejak awal dibangun pos pantau ini sama sekali tidak pernah digunakan. Saya memang pernah ditawari untuk menjadi petugas jaga di situ,” ungkap M.

Lebih lanjut, M mengungkapkan alasan penolakannya terhadap tawaran pekerjaan tersebut. “Namun, gaji yang ditawarkan cuma 200 ribu per bulan, ya jelas saya menolak, mana cukup uang segitu. Seharusnya kan ada anggaran yang layak untuk petugas jaga, mengingat ini kan dari Dishub resmi,” katanya dengan nada menyayangkan.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris DPP Advokasi Masyarakat Konsumen Indonesia (AMKI) Bidang Investigasi, Yudi (40 tahun), mempertanyakan pengelolaan berbagai bangunan dan tata ruang di kawasan Pantai Ciparage. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, Yudi menemukan sejumlah kejanggalan.(20/04/2025)

“Kami melihat ada dugaan pemborosan dan penempatan anggaran yang tidak tepat sasaran. Kami juga menyayangkan sikap Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang yang acuh tak acuh terhadap bangunan pos pantau ini,” tegas Yudi.

Ia pun menggambarkan kondisi pos pantau yang kumuh dengan atap seng yang terlihat rapuh dan berpotensi terbang tertiup angin. “Lihat saja sendiri kondisi bangunannya kumuh dengan kondisi atap seng yang rentan terbang tertiup angin. Saya heran dengan sikap Dishub dan Pemda Karawang yang acuh, apakah dia tidak punya mata? Jangan sampai kalau ada korban baru menyesal,” imbuhnya dengan nada geram.

Selain persoalan pos pantau, Yudi juga menyoroti maraknya bangunan liar permanen yang berdiri di wilayah pesisir pantai. Menurutnya, jika kawasan pantai ini dikelola dengan baik, akan menghasilkan nilai ekonomis yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian alam.

“Ya, betul, kami dari AMKI sudah menerima aduan dari masyarakat sekitar terkait banyaknya bangunan liar. Bahkan, diduga ada bekingan oknum aparat di balik berdirinya bangunan tidak berizin di tepi pantai,” ungkap Yudi. Namun, terkait dugaan adanya bekingan oknum aparat, pihaknya mengaku baru menerima informasi dari satu pihak dan belum melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan ini, AMKI berencana melayangkan audiensi kepada pihak berwenang untuk mempertanyakan berbagai persoalan tersebut. Mereka juga berharap Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dapat memberikan respons terhadap kondisi ini.

“Silakan saja turunkan tim dari Pemprov Jabar kalau tidak percaya. Kami salut dengan kebijakan Kang Dedi yang tegas dalam menjaga lingkungan,” pungkas Yudi, menegaskan kesiapan AMKI untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya penertiban dan penataan kawasan Pantai Ciparage. ( Red )

Editor : Hana Hardiana