INSPEKTORAT PURWAKARTA BUNGKAM: ADA APA DENGAN PROYEK PLTS DAN “PERMAINAN” DI DLH?

PURWAKARTA,Inspirasirakyat.id// Bau busuk dugaan kongkalikong di balik proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pengawasan lingkungan di Kabupaten Purwakarta semakin menyengat. Alih-alih menjadi garda terdepan pembersihan birokrasi, Inspektorat Purwakarta justru memilih “tuli” dan “bisu” saat digedor oleh Komunitas Madani Purwakarta (KMP).
(6/5/2026)

Surat resmi KMP yang menuntut audit investigatif seolah masuk ke lubang hitam. Sikap diam Inspektorat ini pun memicu spekulasi liar di tengah masyarakat,Apakah Inspektorat sedang melindungi oknum, atau memang mereka bagian dari masalah itu sendiri?

KMP membongkar adanya indikasi “skenario” dalam pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Fakta di lapangan disebut-sebut bertolak belakang dengan laporan administratif yang manis di atas meja.

Beberapa poin krusial yang diduga menjadi ajang manipulasi antara lain,
Sampling Abal-abal,dugaan metode pengujian laboratorium yang dimanipulasi agar hasil terlihat “aman” meski lingkungan warga sudah tercemar.

Laporan Fiktif, adanya anomali hasil pengujian yang tidak sinkron dengan kondisi operasional di lapangan.

“Kami mencium aroma ketidakberesan. Jika metodenya salah dan hasilnya dipaksakan benar, itu bukan pengawasan, itu pengkhianatan terhadap warga!” tegas KMP.

Proyek PLTS,ladang Uang yang Gelap?

Bukan hanya soal lingkungan, anggaran bernilai fantastis untuk proyek PLTS di fasilitas kesehatan (Fasyankes) juga disorot tajam. KMP menuding birokrasi sengaja menutup rapat-rapat akses informasi pengawasan proyek ini.

Publik berhak curiga,Ke mana aliran dana tersebut sebenarnya? Apakah panel surya itu benar-benar menyala atau hanya jadi monumen pemborosan anggaran negara?

Melawan Tembok Keangkuhan
Sikap dingin Inspektorat dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Bagi KMP, diamnya lembaga ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan sinyal bahaya bagi demokrasi di Purwakarta.

“Jabatan publik itu bukan tameng untuk bersembunyi dari pertanyaan masyarakat. Jika mereka bersih, kenapa harus takut menjawab? Kenapa harus menutup diri seperti orang yang sedang menyembunyikan bangkai?” tantang Zaenal Abidin, Ketua KMP yang akrab disapa Kang ZA.

Ultimatum,Seret ke Ombudsman hingga Aparat Hukum.

Kesabaran masyarakat sipil ada batasnya. KMP menegaskan tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Langkah-langkah “perang” telah disiapkan.
Somasi Terbuka,memberi peringatan keras terakhir bagi Inspektorat.

Laporan Maladministrasi,menyeret kelalaian ini ke Ombudsman RI.

Sengketa Informasi,memaksa data dibuka melalui jalur hukum.

Eskalasi ke APH, jika ditemukan bukti kuat adanya korupsi, laporan akan langsung diteruskan ke aparat penegak hukum.

“Birokrasi jangan merasa paling berkuasa. Kami tidak akan berhenti sampai tembok keangkuhan ini runtuh dan kebenaran terungkap!” pungkas Kang ZA.
Teguh Brawijaya