“Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Kritik ‘Bapak Tiri’ Warga Cirebon Soal Jalan Rusak”
waktu baca 2 menit
Kamis, 8 Mei 2025 07:12 0 405 REDAKSI
Cirebon, Inspirasirakyat.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi santai kritik pedas warga Cirebon Bagian Timur terkait kondisi jalan rusak yang dilontarkan kepadanya. Kritik tersebut berupa sebutan “Lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri” yang berarti “Bukan Bapak Saya, tapi Bapak Tiri”. ( 08/05/2025)
Dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jabar Tahun 2025 di Gedung Negara, Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025) siang, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kritik tersebut tidak tepat sasaran. Ia mempertanyakan mengapa warga selalu melayangkan kritik kepadanya terkait jalan rusak, padahal sebagian besar jalan yang dikeluhkan merupakan jalan kabupaten.
“Saya dikritik, ‘Gubernurna lain bapak aing, tapi bapak tiri’. Saya katakan, baru Gubernur dua bulan. Terus ketika dicek jalan rusaknya, ternyata jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten, ngambek ke aing ai sia? Kunaon teu ngambek ke bupati? Kan menjadi aneh,” ujar Dedi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sebagai gubernur yang baru menjabat selama dua bulan, ia masih dalam tahap mempelajari kondisi wilayah Jawa Barat. Ia juga menekankan bahwa penanganan jalan kabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten setempat.
Meskipun demikian, Dedi Mulyadi berjanji akan menyelesaikan perbaikan jalan provinsi yang rusak pada tahun 2027. Setelah itu, ia berencana untuk melakukan intervensi terhadap kota dan kabupaten yang masih memiliki masalah jalan rusak.
“Jalan provinsi akan kami selesaikan di 2027. Setelah itu, kami akan intervensi kota kabupaten yang masih ada jalan rusak,” tambahnya.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penanganan infrastruktur jalan. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kabupaten terkait permasalahan jalan di wilayahnya. ( Red )
